Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa)
BLT Dana Desa adalah program yang dirancang untuk membantu masyarakat desa yang mengalami kesulitan ekonomi. Besaran bantuan ini adalah Rp300.000 per bulan, yang biasanya diberikan langsung melalui pemerintah desa atau kecamatan.
Program Keluarga Harapan (PKH)
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan reguler yang disalurkan kepada keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya mereka yang memiliki anggota keluarga dalam kategori tertentu, seperti:
Program Keluarga Harapan (PKH)
Bansos PKH merupakan salah satu bantuan sosial rutin yang disalurkan pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Bansos ini diberikan kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Penyaluran bansos PKH untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan rentan guna mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Bantuan ini akan diberikan dalam bentuk uang tunai yang akan disalurkan dalam empat tahap sepanjang tahun.
Pada Desember 2024, penyaluran bansos PKH telah memasuki penyaluran tahap keempat atau tahap terakhir. Proses penyaluran dana akan dilakukan melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera yang dapat dicairkan melalui bank-bank penyalur. Nominal pemberian Bantuan social PKH berbeda setiap kategori, dengan rincian sebagai berikut.
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
BPNT adalah program bansos yang mendistribusikan bantuan berupa kebutuhan pokok. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin melalui e-wallet yang hanya bisa digunakan di e-warung, yaitu tempat belanja bahan pangan yang telah ditentukan oleh pemerintah.
Panduan Umum Mengecek Bansos
Berikut langkah-langkah yang dapat Anda ikuti untuk memeriksa status bansos secara keseluruhan:
Dengan informasi ini, Anda dapat memeriksa dan memanfaatkan program bansos yang tersedia untuk mendukung kesejahteraan keluarga. Pastikan untuk selalu mengecek informasi melalui sumber resmi seperti situs Kemensos agar terhindar dari kesalahan atau penipuan.
Sejumlah bantuan sosial (bansos) dijadwalkan cair pada bulan Desember 2024. Bansos merupakan salah satu bentuk intervensi dari pemerintah atau lembaga sosial untuk membantu masyarakat kurang mampu atau yang terdampak situasi tertentu.
Situasi yang dimaksud bagi penerima bansos seperti bencana alam, krisis ekonomi, atau pandemi. Tujuan utama dari bansos adalah mengurangi kesenjangan sosial, memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, serta membantu mereka keluar dari kemiskinan.
Peranan Pemerintah dalam Bantuan Sosial
Pemerintah memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan bantuan sosial, antara lain:
Dengan peranan tersebut, pemerintah berusaha untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.
Bantuan Beras 10 Kg
Bantuan beras sebanyak 10 kilogram akan kembali disalurkan pada Desember 2024 untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan pokok. 22 juta Keluarga Penerima Manfaat akan mendapatkan bantuan ini.
Untuk diketahui, bantuan beras diperuntukkan bagi keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang dikelola Kementerian Sosial. BSB sekitar 10-15 kg/bulan, tergantung pada jumlah anggota keluarga dan kebijakan setempat.
Masyarakat dapat mengecek apakah namanya terdaftar dalam bantuan sosial melalui situs https://cekbansos.kemensos.go.id/. Berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengecek penerima bansos.
Pencairan bantuan sosial diharapkan dapat mempertahankan daya beli masyarakat dan membantu memenuhi kebutuhan. Semoga informasi ini bermanfaat detikers.
WILAYAH PM (Penerima Manfaat) === Pilih Provinsi ===
NAMA PM (Penerima Manfaat)
Update Terbaru: Daftar Bansos yang Masih Cair, Cek Sekarang!
Program bantuan sosial (bansos) terus menjadi bentuk perhatian dari pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Hingga November 2024, berbagai program bansos masih tersedia dan dapat dicairkan oleh mereka yang memenuhi syarat. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa bantuan ini dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan, terutama di masa-masa sulit, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi beban ekonomi keluarga miskin.
Untuk memastikan kelancaran pencairan bantuan, penting bagi masyarakat untuk memeriksa status penerima mereka secara berkala. Pemerintah telah menyediakan berbagai cara untuk memeriksa status pencairan, memastikan penerima yang terdaftar dapat mengakses dana bantuan yang telah dialokasikan. Dengan informasi yang akurat dan pemahaman yang jelas tentang prosedur, diharapkan bantuan ini dapat sampai ke tangan mereka yang benar-benar membutuhkan, memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial dan ekonomi penerima.
Program Indonesia Pintar (PIP)
PIP merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik usia 6 tahun sampai dengan 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin.
Bantuan PIP diberikan untuk membantu biaya personal pendidikan siswa-siswi dari keluarga yang masuk penerima bansos. Pada bulan Desember 2024, pencairan PIP untuk termin ketiga yang berlangsung sejak bulan November. Berikut rinciannya.
Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial
1. Tirto.ID 2. Indonesia Baik 3. Jatengprov.go.id 4. semarangkota.go.id 5. semarangkota.go.id 6. cekbansos.kemensos.go.id
Bantuan sosial (bansos) beras dilanjutkan hingga akhir 2024. Kemenkeu mencatat ada kenaikan nilai bansos dibanding periode sebelumnya. Kemensos meningkatkan pengawasan cegah penyelewengan.
“Mengenai bansos perlu saya ingatkan harus diteruskan dan juga dipantau agar tepat sasaran, baik yang berupa bantuan bansos pangan, bantuan PKH, dan berupa BLT. Semuanya harus dipastikan tepat sasaran”.
Demikian pesan tegas yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo pada sidang kabinet di Istana Negara, Januari 2024. Hal itu terkait berbagai program bantuan sosial (bansos) yang secara bertahap akan direalisasikan penyalurannya pada 2024.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggaran belanja bansos yang sudah direalisasikan mencapai Rp43,31 triliun hingga 31 Maret 2024. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 20,7% dibandingkan 2023. “Belanja bansos yang mencapai Rp43,3 triliun itu mencatatkan kenaikan dari tahun lalu yang base-nya rendah, yaitu Rp35,9 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Gedung Kementerian Keuangan, Jumat (26/4/2024).
Bansos tentu sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga dan keluarga penerima manfaat. Presiden Jokowi berharap agar bansos beras bisa terus sampai Desember tahun ini. Kendati, tetap harus mempertimbangkan ketersediaan dana APBN.
Bansos yang akan dan telah dicairkan pemerintah akan diserahkan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Penyaluran dilakukan dalam dua tahap, Januari--Maret serta April--Juni 2024. Setiap bulan, penerima akan menerima 10 kg beras untuk membantu kebutuhan konsumsi bulanan masyarakat berpendapatan rendah.
Jenis bansos lainnya ada pada Program Keluarga Harapan (PKH), yang merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM). Pencairan PKH akan dilanjutkan pada April, Mei, dan Juni 2024. PKH adalah salah satu program bantuan sosial yang rutin disalurkan pemerintah kepada penerima manfaat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos).
Transparansi dan Akuntabilitas Bansos
Terkait penyaluran bansos periode Januari--Maret 2024, Menteri Sri Mulyani menyatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dan penyesuaian DTKS oleh Kemensos. “Sehingga eksekusinya dan juga modalitas antara transfer ke Himbara maupun PT Pos Indonesia, tidak tertunda melewati Januari--Maret,” ujar Sri Mulyani.
Pada 2024, penyaluran bansos kembali dilakukan secara reguler tanpa masalah, baik di DTKS maupun modalitas transfer, sehingga realisasi kembali normal pada Januari hingga Maret 2024. “Jadi kalau kita lihat Kemensos (menyalurkan) Rp20,4 triliun untuk PKH dan sembako. Ini adalah program yang memang sudah ada dalam Undang-Undang APBN,” kata Sri.
Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan, penetapan penerima bansos sebenarnya sudah diamanatkan dalam UU 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Namun pada praktiknya pengusulan bansos kerap diputuskan oleh satu orang, tanpa melalui musyawarah.
Untuk itulah, Kemensos meningkatkan kontrol pada pengusulan data penerima bantuan sosial dengan mendorong pemerintah desa/kelurahan melakukan musyawarah desa (musdes) atau musyawarah kelurahan (muskel), sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan.
“Kalau yang memutuskan hanya satu orang pasti beda dengan yang musyawarah, karena melibatkan banyak orang. Itulah transparansinya, kalau musyawarah pasti bukan satu orang yang memutuskan,” ujar Menteri Risma, seperti dilaporkan kemensos.go.id pada Rabu (8/5/2024).
Untuk itulah, Kemensos menyatakan aparat desa harus melampirkan foto bukti pelaksanaan musdes dan muskel tersebut, saat mengusulkan data kepada kepala dinas sosial setempat. Apabila musyawarah tidak dilakukan, kepala desa atau lurah wajib membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM). Risma mengatakan mekanisme musyawarah akan segera diaplikasikan bulan depan dan pemerintah daerah akan segera diberi pelatihan.
Daftar Bansos Mei 2024
Pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan bansos yang disalurkan pada Mei-Juni 2024 berikut ini:
“Bantuan pangan beras akan terus dilanjutkan hingga Juni sesuai arahan Presiden,” ujar Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, kepada pers di Jakarta, Senin (19/2/2024). Penerima bantuan ini dipilih berdasarkan data dari Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dengan total 22 juta KPM yang akan menerima bantuan tersebut.
BLT Mitigasi Risiko Pangan juga akan disalurkan kepada masyarakat, BLT Mitigasi Risiko Pangan menjadi pengganti BLT El Nino yang berakhir pada Desember 2023. BLT Mitigasi Risiko Pangan ini diberikan selama tiga bulan berturut-turut, yaitu Januari hingga Maret, dengan besaran Rp200.000 per bulan atau total Rp600.000. Namun, pada bulan yang telah ditentukan, bansos ini belum cair sepenuhnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pemerintah masih mempertimbangkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 terkait pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan. Meskipun begitu Airlangga menegaskan tidak ada kendala pada anggarannya. Dana sebesar Rp11,25 triliun telah dialokasikan Kemenkeu. “Enggak ada kendala, anggaranya ada,” tutur Airlangga kepada pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Minggu (5/5/2024).
Nominal bansos PKH untuk setiap kategori penerima manfaat, yang dikutip dari situs resmi kemensos.go.id:
Program ini ditujukan kepada keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Bentuk bantuannya adalah pemberian uang sebesar Rp200.000/bulan, diberikan setiap dua bulan sekali.
Ini adalah bantuan uang tunai untuk pendidikan, bertujuan untuk memperluas akses dan kesempatan belajar bagi siswa dan mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin. Rincian besaran bantuan untuk beberapa jenjang pendidikan dalam PIP:
Cara Mendapatkan Bansos
Untuk bisa menerima bansos, warga yang membutuhkan harus terdaftar terlebih dahulu dalam DTKS. DTKS adalah data induk yang berisi informasi tentang penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS berperan sebagai panduan bagi lembaga-lembaga yang memberikan bantuan sosial. Ada dua cara untuk mendaftar DTKS guna mendapatkan bansos, yakni secara offline dan online.
Pendaftaran Offline DTKS:
Pendaftaran Online DTKS:
Setelah diverifikasi dan dinyatakan layak menerima bantuan, warga dapat memeriksa penyaluran bansos tersebut:
Penulis: Dwitri WaluyoRedaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari
